DEMAK – Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, melakukan kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau secara langsung perkembangan dan implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Program KDMP digagas sebagai instrumen vital dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, memutus rantai distribusi pangan yang tidak efisien, dan mewujudkan kedaulatan pangan nasional dari tingkat desa.
Latar Belakang Kunjungan Kerja Menteri Koperasi
Kabupaten Demak dipilih sebagai salah satu daerah fokus kunjungan kerja Menteri Koperasi karena posisinya yang sangat strategis sebagai salah satu lumbung padi utama di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai wilayah agraris dengan produktivitas pertanian yang tinggi, Demak menghadapi berbagai tantangan klasik sektor pertanian, mulai dari fluktuasi harga gabah saat panen raya, kelangkaan pupuk subsidi, hingga ketergantungan para petani pada tengkulak atau perantara non-resmi yang seringkali menekan harga jual petani. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut secara sistemik.
Kunjungan Menteri Koperasi Ferry Juliantono didampingi oleh jajaran pejabat eselon I Kementerian Koperasi, perwakilan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Tengah, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Demak, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Demak. Kehadiran rombongan menteri disambut hangat oleh ratusan petani, pengurus koperasi, dan tokoh masyarakat setempat yang menaruh harapan besar pada keberhasilan program nasional ini. Lokasi kunjungan dipusatkan di Desa Karangrejo, Kecamatan Bonang, serta Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar, yang merupakan daerah pertanian padi produktif di Demak.
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Visi Besar Swasembada Pangan
Dalam pemaparannya di hadapan para petani dan pengurus koperasi di Demak, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan secara mendalam mengenai visi besar di balik pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 80.000 unit KDMP yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Angka ini mencakup seluruh wilayah pedesaan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun desa yang tertinggal dalam proses transformasi ekonomi kerakyatan.
KDMP dirancang bukan sekadar sebagai koperasi konvensional yang hanya menjalankan usaha simpan pinjam skala kecil. Sebaliknya, KDMP diproyeksikan sebagai pusat kegiatan ekonomi terpadu di tingkat desa yang memiliki beragam lini usaha strategis. Lini usaha tersebut meliputi penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan) seperti pupuk, benih, dan obat-obatan pertanian; pengelolaan unit penggilingan padi (rice milling unit) dan gudang penyimpanan modern (cold storage atau dryer); pengelolaan toko sembako desa yang menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau; hingga penyediaan apotek desa dan klinik kesehatan. Dengan ekosistem bisnis yang lengkap ini, KDMP diharapkan mampu menggerakkan potensi ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan desa terhadap pasokan dari luar daerah secara berlebihan.
Ferry Juliantono menambahkan bahwa program KDMP didasari oleh semangat Pasal 33 UUD 1945, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pangan merupakan kebutuhan paling mendasar, sehingga distribusinya tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada pasar bebas atau kartel swasta yang merugikan rakyat kecil.
Kabupaten Demak Sebagai Pilot Project Strategis
Demak memiliki posisi yang sangat penting dalam peta jalan (roadmap) nasional pengembangan KDMP. Kabupaten ini memiliki luasan lahan pertanian yang subur serta jumlah petani yang sangat besar. Menteri Koperasi menyatakan bahwa keberhasilan implementasi KDMP di Demak akan menjadi model percontohan (pilot project) yang akan direplikasi di daerah-daerah pertanian lainnya di seluruh Indonesia. Jika koperasi desa di Demak mampu mengelola rantai pasok gabah dan beras secara mandiri dan profesional, maka model operasional yang sama akan sangat mudah diterapkan di wilayah-wilayah lain.
Dalam peninjauan lapangan tersebut, Ferry Juliantono mengunjungi beberapa lokasi fasilitas fisik yang akan dikelola oleh KDMP di Demak. Di antaranya adalah gudang penyimpanan hasil pertanian dan unit penggilingan padi terpadu. Menteri menekankan pentingnya modernisasi fasilitas pascapanen agar kualitas beras yang dihasilkan oleh petani lokal mampu bersaing dengan beras premium di pasaran. Koperasi juga didorong untuk memiliki merek beras sendiri yang mencerminkan identitas daerah Demak, sehingga memberikan nilai tambah ekonomis yang lebih tinggi bagi para petani anggota koperasi.
Bupati Demak menyambut baik inisiatif ini dan menyampaikan komitmennya untuk mengalokasikan lahan milik desa atau daerah (tanah kas desa) sebagai lokasi pembangunan gudang dan unit pengolahan bagi KDMP. Kerja sama lintas sektoral ini diharapkan mempercepat penyelesaian urusan perizinan dan penyediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan raya dan jaringan listrik berkekuatan tinggi.
Dialog Hangat: Menyerap Aspirasi Petani dan Pengurus Koperasi
Salah satu sesi paling krusial dalam kunjungan kerja tersebut adalah dialog interaktif langsung antara Menteri Koperasi dengan para petani dan pengurus koperasi desa. Dalam dialog yang berlangsung hangat dan terbuka ini, para petani menyampaikan keluh kesah mereka mengenai berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Masalah utama yang disuarakan oleh para petani adalah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi secara tepat waktu dan sesuai kuota yang dibutuhkan, serta rendahnya harga beli gabah di tingkat petani ketika musim hujan tiba karena keterbatasan alat pengering gabah (dryer).
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendengarkan secara saksama setiap aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa kementeriannya berkomitmen penuh untuk mengatasi masalah pupuk subsidi melalui jalur koperasi. Ke depan, penyaluran pupuk bersubsidi akan didelegasikan secara bertahap langsung melalui Koperasi Desa Merah Putih. Dengan cara ini, penyaluran pupuk dapat diawasi secara ketat oleh anggota koperasi itu sendiri, meminimalkan potensi kebocoran dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Koperasi juga akan dilengkapi dengan fasilitas pengering gabah yang didanai melalui skema bantuan pemerintah atau pembiayaan murah dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).
Selain masalah pupuk, petani mengeluhkan keterbatasan irigasi dan masalah banjir rob yang sering melanda pesisir Demak, yang merusak sawah-sawah produktif mereka. Menanggapi hal tersebut, Menteri berjanji akan melakukan koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Pertanian, untuk memprioritaskan perbaikan tanggul penahan banjir rob dan rehabilitasi saluran irigasi di wilayah pertanian Demak.
Peran Koperasi dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Demak
Perubahan iklim global membawa dampak nyata bagi sektor pertanian di Kabupaten Demak. Pola curah hujan yang tidak menentu, bencana banjir rob di pesisir, serta ancaman kekeringan ekstrem (El Nino) seringkali merusak jadwal tanam petani dan memicu gagal panen (puso). Melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah bermaksud memperkuat kapasitas adaptasi petani terhadap dampak perubahan iklim.
KDMP di Demak direncanakan untuk bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna menyediakan informasi cuaca dan kalender tanam digital yang dapat diakses langsung oleh petani melalui aplikasi koperasi. Selain itu, KDMP akan memfasilitasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Melalui asuransi ini, petani yang mengalami gagal panen akibat banjir atau kekeringan akan mendapatkan ganti rugi modal kerja untuk musim tanam berikutnya. Koperasi juga akan memelopori penggunaan varietas benih padi unggul yang lebih tahan terhadap salinitas air tinggi (akibat rob) dan kekeringan, guna menjaga stabilitas produksi pangan daerah.
Skema Hilirisasi Produk Pertanian Desa
Selama puluhan tahun, petani di pedesaan Demak hanya bertindak sebagai produsen bahan baku (raw material) berupa gabah kering panen. Nilai tambah ekonomi dari pengolahan gabah menjadi beras siap konsumsi serta produk turunan lainnya justru dinikmati oleh industri penggilingan besar di perkotaan. KDMP hadir untuk mereformasi struktur ekonomi tersebut melalui program hilirisasi produk pertanian di tingkat desa.
KDMP didorong untuk tidak sekadar menjual gabah, melainkan mengolahnya sendiri menggunakan Rice Milling Unit (RMU) modern milik koperasi. Beras yang dihasilkan kemudian dikemas dengan merek dagang koperasi lokal dan didistribusikan langsung ke pasar konsumen. Selain beras, produk sampingan penggilingan seperti bekatul dapat diolah menjadi minyak bekatul (rice bran oil) yang bernilai tinggi, dan sekam padi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik alternatif atau bahan pembuat briket. Dengan skema hilirisasi ini, seluruh nilai tambah ekonomi tetap berputar di dalam desa, meningkatkan pendapatan koperasi, dan secara langsung mendongkrak kesejahteraan petani anggota.
Integrasi KDMP dengan Koperasi Pesisir dan Perikanan
Kabupaten Demak tidak hanya memiliki potensi pertanian padi yang melimpah, tetapi juga memiliki garis pantai yang panjang dengan potensi perikanan tangkap dan budidaya yang sangat besar. Nelayan di pesisir Demak, seperti di Kecamatan Wedung dan Bonang, seringkali menghadapi masalah serupa dengan petani: ketergantungan pada tengkulak ikan, fluktuasi harga tangkapan, dan mahalnya biaya bahan bakar solar untuk melaut.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa konsep Koperasi Desa Merah Putih juga akan diintegrasikan dengan sektor perikanan melalui pembentukan KDMP Pesisir. Koperasi ini akan mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) untuk menjamin ketersediaan solar subsidi dengan harga resmi bagi nelayan anggota. KDMP Pesisir juga akan dilengkapi dengan fasilitas pabrik es dan ruang pendingin (cold storage) untuk menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan. Dengan memotong mata rantai tengkulak di sektor perikanan, nelayan Demak dapat memperoleh harga jual ikan yang lebih layak dan stabil.
Selain itu, KDMP Pesisir akan memfasilitasi budidaya rumput laut dan tambak udang vaname yang ramah lingkungan. Koperasi akan menyediakan teknologi monitoring kualitas air berbasis IoT (Internet of Things) yang membantu petambak memantau kadar salinitas dan pH air tambak secara otomatis dari ponsel pintar. Dengan dukungan teknologi ini, risiko gagal panen akibat serangan penyakit udang dapat ditekan secara drastis, sehingga produktivitas tambak meningkat dan kesejahteraan nelayan budidaya di pesisir Demak dapat terjaga dengan baik.
Pemberantasan Tengkulak dan Stabilisasi Rantai Pasok Sembako
Salah satu target utama dari Koperasi Desa Merah Putih adalah memotong mata rantai tengkulak yang seringkali mengambil margin keuntungan terlalu besar dengan mengeksploitasi petani di masa panen dan mencekik konsumen di masa paceklik. Ferry Juliantono menjelaskan bahwa dengan adanya KDMP, koperasi bertindak sebagai pembeli siaga (offtaker) pertama atas seluruh hasil panen petani anggota dengan harga yang adil dan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
Hasil panen yang dibeli oleh KDMP kemudian akan diolah dan didistribusikan melalui jaringan distribusi koperasi, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal desa tersebut maupun dikirim ke wilayah perkotaan melalui kerja sama antarkoperasi (cooperative-to-cooperative partnership). Selain menguntungkan petani, KDMP juga berperan menstabilkan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen melalui operasionalisasi toko sembako desa. Toko ini akan disuplai langsung oleh koperasi sekunder atau produsen besar, sehingga harga jual sembako di desa bisa lebih murah dibandingkan dengan toko ritel modern.
Koperasi juga didorong untuk bekerja sama dengan BULOG (Badan Urusan Logistik) sebagai pemasok resmi untuk beras subsidi. Dengan rantai pasok yang ringkas ini, disparitas harga antara produsen di desa dan konsumen di kota dapat ditekan seminimal mungkin. Kebijakan ini diharapkan berkontribusi signifikan terhadap pengendalian laju inflasi pangan nasional secara keseluruhan.
Sistem Pengawasan Keuangan dan Pendampingan Profesional
Membangun ribuan koperasi di tingkat desa tentu memiliki tantangan yang sangat besar, terutama terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola di tingkat pedesaan serta risiko tata kelola keuangan yang buruk. Menjawab kekhawatiran tersebut, Menteri Koperasi menegaskan bahwa program KDMP akan dikawal dengan sistem pengawasan digital yang ketat serta program pendampingan yang intensif.
Kementerian Koperasi akan menempatkan tenaga pendamping profesional (business assistant) di setiap KDMP untuk membantu pengurus koperasi dalam menyusun rencana bisnis, mengelola administrasi keuangan, dan mengoperasikan sistem IT koperasi. Seluruh transaksi keuangan KDMP wajib menggunakan sistem aplikasi digital terintegrasi yang dapat dipantau secara real-time oleh Kementerian Koperasi dan dinas terkait di tingkat daerah. Transparansi pembukuan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana anggota serta membangun kepercayaan masyarakat desa terhadap kredibilitas pengurus koperasi.
Pemerintah juga berkolaborasi dengan lembaga audit independen dan universitas-universitas lokal untuk menyelenggarakan audit berkala. Koperasi yang menunjukkan performa bisnis yang sehat dan transparan akan diberikan insentif berupa tambahan modal bergulir, sedangkan koperasi yang melanggar aturan tata kelola akan dikenakan sanksi tegas hingga pembekuan izin usaha.
Pendampingan bisnis ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berfokus pada peningkatan kompetensi kewirausahaan para pengurus. Kementerian Koperasi bekerja sama dengan dinas koperasi setempat akan menyelenggarakan program inkubasi bisnis bagi pengurus koperasi terpilih secara berkala. Materi pelatihan mencakup analisis kelayakan investasi, manajemen rantai pasok global, serta taktik pemasaran digital. Tujuannya adalah agar pengurus koperasi memiliki pola pikir strategis (strategic mindset) layaknya eksekutif perusahaan multinasional, namun tetap teguh memegang nilai-nilai sosial kemanusiaan khas koperasi.
Harapan Baru Bagi Kemandirian Ekonomi Desa
Kunjungan kerja Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Demak diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara Kementerian Koperasi, Pemerintah Kabupaten Demak, Dekopinda Demak, dan perwakilan pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Komitmen ini menandai dimulainya akselerasi pembentukan dan pengembangan KDMP di seluruh desa di wilayah Kabupaten Demak secara terstruktur dan terpadu.
Langkah nyata dari kementerian ini memberikan angin segar dan harapan baru bagi kemandirian ekonomi desa di Demak. Dengan koperasi desa yang kuat dan modern, masyarakat desa tidak lagi menjadi penonton dalam arus pembangunan nasional, melainkan menjadi pelaku aktif yang memegang kendali atas kesejahteraan mereka sendiri. Kedaulatan pangan nasional bukan lagi sekadar impian di atas kertas, melainkan sebuah kenyataan yang sedang dibangun selangkah demi selangkah dari hamparan sawah di Kabupaten Demak. Komitmen pemerintah dalam mendampingi dan memfasilitasi KDMP diharapkan menjadi pemicu kebangkitan koperasi pedesaan di seluruh Nusantara.